📑 Skema Sertifikasi: Analis Kebijakan Publik
Analis Kebijakan Publik adalah salah satu skema sertifikasi di LSP STIAMI yang ditujukan bagi mahasiswa, alumni, maupun tenaga kerja di bidang administrasi publik dan pemerintahan. Skema ini membekali peserta dengan kompetensi dalam melakukan analisis, penyusunan rekomendasi, serta advokasi kebijakan berbasis riset.
1. Unit Kompetensi
- Menyusun desain dan kerangka kerja kajian kebijakan publik.
- Mengembangkan instrumen analisis kebijakan sesuai standar akademis dan praktis.
- Melaksanakan kajian, riset, dan pengumpulan data kebijakan publik.
- Menyusun laporan analisis dan rekomendasi kebijakan.
- Mempublikasikan hasil kajian kebijakan ke pemangku kepentingan.
- Melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah, legislatif, maupun masyarakat.
2. Sasaran Peserta
- Mahasiswa & alumni jurusan Administrasi Publik, Administrasi Negara, Ilmu Politik.
- ASN atau pegawai instansi pemerintah yang bekerja di bidang perencanaan & kebijakan.
- Tenaga ahli DPR/DPRD, peneliti kebijakan, dan staf pemerintahan.
- Aktivis, NGO, atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi kebijakan publik.
3. Manfaat Sertifikasi
- Pengakuan resmi kompetensi analis kebijakan dari BNSP.
- Peningkatan kredibilitas dalam profesi pemerintahan & riset kebijakan.
- Peluang karier lebih luas di instansi pemerintah, legislatif, dan NGO.
- Penguatan kapasitas dalam menyusun rekomendasi berbasis data.
4. Prosedur Sertifikasi
- Pendaftaran skema & verifikasi persyaratan.
- Asesmen kompetensi: ujian teori, analisis kasus, presentasi hasil kajian.
- Wawancara & diskusi dengan asesor kebijakan.
- Hasil uji: Kompeten / Belum Kompeten.
- Penerbitan Sertifikat Kompetensi BNSP bagi peserta yang kompeten.
Kesimpulan
Skema Analis Kebijakan Publik dari LSP STIAMI hadir untuk menyiapkan tenaga kerja profesional yang mampu melakukan kajian dan advokasi kebijakan. Dengan sertifikasi resmi BNSP, kompetensi peserta diakui secara nasional dan dapat mendukung pengambilan keputusan publik yang lebih baik.